KMI 2026: Pemerintah Harus Berani Menetapkan Target, Bukan Sekadar Janji Ekosistem Musik yang Berdaulat
Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, membawa pesan penting: penguatan ekosistem musik Indonesia harus bergerak dari gagasan menuju implementasi. Namun, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon bahwa rekomendasi perlu diterjemahkan menjadi program dan kebijakan nyata harus diikuti langkah yang lebih konkret. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang akan dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan targetnya harus tercapai, dan bagaimana publik dapat mengukur hasilnya.
Musictoday – Bagi industri musik, keberhasilan konferensi tidak ditentukan oleh banyaknya gagasan yang disampaikan di ruang diskusi. Ukurannya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan oleh musisi, pencipta lagu, pekerja musik, komunitas, dan pelaku industri di berbagai daerah.
Karena itu, KMI 2026 semestinya menjadi titik awal bagi pemerintah untuk menyampaikan komitmen yang dapat diuji, bukan sekadar mengulang agenda penguatan ekosistem musik yang sudah lama dibicarakan.
Pemerintah Harus Mengumumkan Peta Jalan dan Target yang Terukur
Kementerian Kebudayaan perlu menindaklanjuti hasil KMI 2026 dengan peta jalan pengembangan musik nasional yang memuat prioritas, program, indikator keberhasilan, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga.
Dokumen tersebut harus menjelaskan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Publik perlu mengetahui program mana yang akan dimulai lebih dahulu, anggaran dan sumber daya apa yang disiapkan, serta hasil apa yang diharapkan dari setiap kebijakan.
Pemerintah juga perlu menetapkan mekanisme pelaporan berkala agar perkembangan pelaksanaan dapat dipantau. Tanpa tenggat waktu dan indikator yang jelas, komitmen untuk bergerak dari rekomendasi menuju implementasi akan sulit dibedakan dari pernyataan normatif.
Transparansi Royalti Harus Menjadi Agenda Konkret
Pemerintah perlu mendorong koordinasi dengan lembaga pengelola royalti, pemegang lisensi, platform digital, dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat transparansi penggunaan serta distribusi royalti musik.
Tuntutannya bukan sekadar meningkatkan nilai royalti secara agregat. Sistem yang dibangun harus memungkinkan pencipta dan pemilik hak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan karya, perhitungan pembayaran, mekanisme keberatan, dan penyelesaian sengketa.
Kementerian Kebudayaan perlu menjelaskan langkah yang berada dalam kewenangannya serta mengoordinasikan persoalan lintas lembaga dengan instansi yang berwenang. Pemerintah juga harus membuka ruang evaluasi terhadap hambatan yang masih dihadapi pencipta dan musisi dalam memperoleh hak ekonominya.
Pertumbuhan musik Indonesia di platform digital akan kehilangan sebagian maknanya jika pelaku yang menghasilkan karya tetap kesulitan memahami atau menelusuri hak ekonominya.
Perlindungan Hak Cipta Harus Bisa Diukur dari Penanganan Kasus
Pemerintah perlu menyusun ukuran kinerja perlindungan hak cipta yang tidak berhenti pada jumlah sosialisasi, seminar, atau kampanye kesadaran hukum. Indikator yang lebih relevan mencakup kemudahan pelaporan pelanggaran, waktu penanganan pengaduan, kejelasan proses penyelesaian sengketa, serta akses pelaku musik terhadap informasi dan bantuan hukum.
Kementerian Kebudayaan harus bekerja bersama kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang kekayaan intelektual serta penegakan hukum. Pembagian tanggung jawab perlu diperjelas agar pelaku musik tidak terjebak dalam birokrasi yang saling melempar kewenangan ketika menghadapi pelanggaran.
Pemerintah perlu melaporkan perkembangan penanganan secara berkala dengan tetap menjaga kerahasiaan data yang memang wajib dilindungi. Publik berhak mengetahui apakah mekanisme perlindungan bekerja dan di mana perbaikan masih dibutuhkan.
Anggaran dan Dukungan Industri Harus Menjangkau Musisi di Daerah
Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana program pengembangan musik didistribusikan, siapa penerima manfaatnya, dan bagaimana akses bagi musisi independen serta komunitas di luar pusat industri diperluas.
Dukungan tidak boleh hanya terkonsentrasi pada penyelenggaraan acara dan festival. Kebijakan juga perlu mempertimbangkan kebutuhan ruang latihan, fasilitas produksi, pendidikan musik, pendampingan bisnis, akses pertunjukan, distribusi digital, dan pengembangan jejaring profesional.
Setiap program publik harus memiliki kriteria penerima yang transparan serta mekanisme evaluasi yang mengukur manfaatnya. Jumlah peserta kegiatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pemerintah perlu melihat apakah dukungan tersebut meningkatkan kapasitas pelaku, memperluas kesempatan kerja, membuka akses pasar, atau membantu keberlanjutan karier mereka.
Pemerataan bukan berarti semua daerah harus menerima program yang sama. Artinya, kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan tidak membiarkan pelaku musik di daerah kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan akses.
Musik Tradisi Harus Mendapatkan Program Berkelanjutan
Festival Musik Tradisi Indonesia (FMTI) merupakan salah satu instrumen untuk memperkenalkan dan menjaga keberlanjutan musik tradisi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa dukungan tidak berhenti ketika festival selesai.
Kementerian Kebudayaan harus menjelaskan bagaimana program tersebut terhubung dengan pendidikan, regenerasi pelaku, dokumentasi, penguatan komunitas, dan keberlanjutan praktik musik tradisi di lingkungan asalnya.
Evaluasinya perlu melihat apakah generasi muda terlibat, apakah komunitas mendapatkan dukungan lanjutan, dan apakah pemilik tradisi memperoleh pengakuan serta manfaat yang layak ketika pengetahuan atau karya mereka dimanfaatkan.
Pelestarian budaya tidak cukup diukur dari berapa banyak pertunjukan diselenggarakan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa tradisi tetap dipraktikkan, diwariskan, dan memiliki ruang hidup di tengah perubahan zaman.
Ambisi Mendunia Harus Disertai Strategi Ekspor Musik
Data Spotify 2025 yang disampaikan Fadli Zon—lebih dari 6,3 miliar penemuan karya musisi Indonesia oleh pendengar baru dan pertumbuhan royalti lebih dari 16 persen—menunjukkan adanya peluang internasional. Namun, pemerintah perlu menerjemahkan peluang tersebut menjadi strategi pengembangan pasar yang lebih terarah.
Kementerian Kebudayaan bersama instansi terkait perlu menjelaskan bentuk dukungan bagi promosi internasional, pertukaran profesional, partisipasi dalam pasar musik global, peningkatan kapasitas bisnis, dan perlindungan hak dalam pemanfaatan karya lintas negara.
Targetnya tidak boleh semata-mata berupa jumlah penampilan di luar negeri atau banyaknya delegasi yang diberangkatkan. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah program tersebut menghasilkan kemitraan profesional, peluang distribusi, kontrak yang layak, peningkatan pendapatan, dan hubungan jangka panjang bagi pelaku musik Indonesia.
Musisi harus diposisikan sebagai pencipta nilai dan mitra profesional dalam industri global, bukan hanya sebagai representasi budaya yang dihadirkan untuk kepentingan promosi.
Hasil KMI Harus Dilaporkan kepada Publik
Tuntutan paling mendasar dari KMI 2026 adalah mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Kementerian Kebudayaan perlu mengumumkan hasil konferensi dalam bentuk agenda tindak lanjut yang memuat rekomendasi terpilih, program prioritas, lembaga penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, serta indikator evaluasi. Kemajuan dan hambatan implementasi harus dilaporkan secara berkala.
Pemerintah juga perlu melibatkan organisasi musik, pencipta lagu, musisi independen, pekerja industri, komunitas, dan akademisi dalam proses pemantauan. Pelibatan tersebut tidak boleh berhenti pada kehadiran sebagai peserta konferensi; mereka harus memiliki ruang untuk memberikan masukan dan menilai hasil kebijakan.
Jika suatu target tidak tercapai, pemerintah perlu menjelaskan penyebabnya dan langkah korektif yang akan dilakukan. Akuntabilitas bukan berarti semua program harus selalu berhasil, melainkan setiap keputusan dan hasilnya dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan.
KMI Tidak Boleh Berakhir sebagai Agenda Tahunan
Kementerian Kebudayaan telah menyampaikan bahwa KMI 2026 diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong implementasi. Kini, pekerjaan berikutnya adalah membuktikan arah tersebut melalui keputusan dan program yang dapat ditagih hasilnya.
Pemerintah perlu menjawab lima pertanyaan mendasar: apa target yang ditetapkan, siapa penanggung jawabnya, kapan hasilnya harus terlihat, bagaimana anggarannya digunakan, dan bagaimana publik mengevaluasinya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah KMI benar-benar menjadi instrumen perubahan atau hanya menjadi ruang pertemuan yang menghasilkan rekomendasi baru.
Musik Indonesia tidak kekurangan talenta, karya, maupun potensi pasar. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah kemampuannya membangun sistem yang melindungi pencipta, menyejahterakan pelaku, memperluas akses, menjaga tradisi, dan memperkuat posisi tawar musik Indonesia di dunia.
Kedaulatan musik tidak cukup diumumkan melalui tema konferensi. Ia harus diwujudkan melalui kebijakan yang jelas, anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan yang konsisten, dan hasil yang bisa diperiksa publik.
Bagi KMI 2026, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya: bukan berapa banyak janji yang disampaikan di Makassar, melainkan berapa banyak perubahan yang dapat dibuktikan setelah konferensi berakhir.
MusicToday.id — Merekam Musik, Membaca Zaman.